KPU Didesak Tunda Penetapan DPT Pemilu 2014

masahmadsafwan.blogspot.com, Jakarta : Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda kembali penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014, yang sedianya akan dilakukan hari ini, Senin 4 November 2013. Ray menyatakan, KPU masih mempunyai sisa daftar pemilih yang bermasalah sebanyak 62 juta pemilih.

'Argumen memaksakan penetapan DPT semata karena persiapan penyediaan logistik sangat mendesak, jelas sangat tidak dapat diterima. Logistik pemilu adalah fasilitas pemilu. Sementara pemenuhan hak pemilih merupakan kewajiban utama penyelenggara pemilu. Tidak ada pemilu yang jujur dan adil jika terdapat puluhan juta pemilih kehilangan hak pilih karena tidak dapat diakomodasi oleh penyelenggara,' ujar Ray dalam keterangan tertulisnya, Jakarta.

Ray mengatakan, dengan menunda penetapan DPT, berarti KPU akan lebih bisa berkerjasama dengan Bawaslu dan Depdagri dalam kembali menekan dan menimalisir daftar pemilih yang hingga kini masih bermasalah.

Ia mengungkapkan, langkah KPU yang menerbitkan Surat Edaran tertanggal 1 November 2013 mengenai data NIK yang kosong dan NKK yang tidak standar di dalam DPT agar dilengkapi oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota dapat menjadi langkah yang menambah masalah.

'Sekalipun niatnya baik, tetapi langkah itu akan berpotensi mengacaukan kewenangan Depdagri dengan KPU. Jika yang dimaksud adalah memasukkan NIK yang sudah ada tetapi tidak tercantum di DP4 misalnya, mungkin tidak akan menjadi masalah besar. Sebab hal ini tinggal berkoordinasi dengan pihak Depdagri untuk memastikan kebenaran NIK yang dimaksud,' terang Ray. (Mvi/Yus)

Read More »

1 Comment

arie Pemilu 2014

10 Ribu Warga Gunungkidul Terancam Dicoret dari DPT Pemilu 2014

TRIBUNNEWS.COM, GUNUNGKIDUL - Sebanyak 10.833 warga Kabupaten Gunung Kidul, yang sudah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014, terancam dicoret.

Pasalnya, ribuan warga tersebut belakangan diketahui tak memiliki nomor induk kependudukan.

Anggota Panwaslu Divisi Pengawasan Budi Haryanto mengatakan, jumlah DPT Gunung Kidul yang sudah ditetapkan adalah 593.857 orang. Dari total DPT itu, 10.833 di antaranya tak memiliki NIK.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPT sekurang-kurangnya harus memuat NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat.

'Sesuai dengan pasal 33 UU nomor 8 tahun 2012, warga yang tidak memiliki NIK terancam dicoret dari DPT pemilu legislatif,'katanya, Minggu (3/11/2013).

Budi menjelaskan, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan warga tidak memiliki NIK, yakni orang tua yang memiliki KTP seumur hidup, tidak memiliki E-KTP, hingga anak yang belum genap berusia 17 tahun namun saat pencoblosan sudah genap berusia 17 tahun.

Namun, untuk memastikannya, Panwaslu dan KPU akan melakukan penelusuran untuk mencari tahu penyebab banyaknya warga yang tidak memiliki NIK.

KPU Gunungkidul dan Panwaslu sendiri sudah melakukan konsultasi dengan KPU pusat terkait dengan temuan 10.833 pemilih tanpa NIK tersebut. Hasilnya, akan dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu Panwaslu bersama KPU Gunungkidul akan turun langsung ke bawah untuk melihat kondisi yang sebenarnya.

'Kan datanya ada nama, alamatnya. Kita akan datang langsung untuk mengecek Kknya,'jelasnya.

Ketua KPU Gunungkidul M Zainuri Iksan mengatakan, banyaknya pemilik yang tidak memiliki NIK ini disebabkan oleh E-KTP belum selesai. Ada pula warga yang gagal rekam data E-KTP, serta warga masih memakai Kartu Keluarga model lama.

Tapi, untuk memastikannya, KPU akan segera berkoordinasi dengan Disdukcapi Gunungkidul untuk mencaritahu tentang banyaknya pemilih yang tidak memiliki NIK.

'Kita akan segera berkoordinasi dengan Disdukcapil. DP4 yang diberikan oleh Disdukcapil hanya sekitar 478 ribu, padahal DPT nya 593.857 pemilih. Kita akan mencari alasannya,'jelasnya. (has)

Read More »

Add Comment

arie Pemilu 2014

Menurut Survei LSI, Dimana Posisi Demokrat pada Pemilu 2014?

Tribunnews.com, Jakarta - Survei terbaru yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat elektabilitas Partai Demokrat terus menurun. Peserta konvensi capres yang dilakukan partai ini juga masih belum mampu menyalip kandidat-kandidat capres dari partai lain yang sudah ada.

Dengan kondisi ini, Partai Demokrat diperkirakan tidak akan menjadi pemain utama dalam Pemilu 2014 mendatang. Pada survei LSI Oktober 2012 dan Maret 2013, elektabilitas Partai Demokrat masih di atas 10 persen. Pada Oktober 2012, elektabilitas Partai Demokrat sebesar 14 persen, sementara pada Maret 2013 turun menjadi 11,7 persen.

Pada Oktober 2013, elektabilitas Partai Demokrat telah merosot menjadi 9,8 persen. Pada survei terakhir, LSI menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden awal 1.200 responden. Teknik pengambil data yang dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

'Partai Demokrat suaranya turun terus, pilihannya tinggal bergabung ke poros tengah yang dihuni partai-partai papan tengah. Di poros tengah pun, dia tidak akan menjalankan peran utama,' kata Peneliti LSI Ardian Sopa dalam jumpa pers di kantor LSI, Jakarta, Minggu (3/11/2013).

Menurut Ardian, tidak bisanya Partai Demokrat menjalankan peran dalam koalisi poros tengah disebabkan tidak adanya tokoh yang kuat dalam Konvensi Capres Partai Demokrat. Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat masih kalah pamor dengan Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Wiranto yang berpeluang diajukan sebagai capres dari koalisi poros tengah.

Ia menuturkan, sosok Dahlan Iskan sebenarnya tertinggi elektabilitasnya dibandingkan peserta konvensi yang lain karena memiliki jaringan media massa yang kuat. Namun, jika Dahlan dibandingkan capres lainnya, nama Dahlan tak masuk dalam posisi tiga besar.

Sementara untuk posisi cawapres, Ardian menjelaskan koalisi poros tengah diperkirakan akan berasal dari partai Islam dengan asumsi capres dari poros ini berasal dari partai nasionalis. 'Kalau Partai Demokrat tidak memiliki suara signifikan, misalnya 15 persen, bukan tidak mungkin Demokrat hanya ikut dalam koalisi tanpa punya kekuatan untuk memajukan capres atau cawapres,' ujar Ardian.

Read More »

Add Comment

arie Pemilu 2014

Tiga Kekuatan di Pemilu 2014: Demokrat Berpeluang Masuk Poros Tengah Jilid II

Tribunnews.com/Bian Harnansa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan Umum 2014 mendatang diperkirakan hanya akan memunculkan tiga kelompok kekuatan. Dua posisi nantinya dipegang oleh kelompok Partai Golkar dan koalisinya serta kelompok PDI Perjuangan dengan koalisinya. Kelompok ketiga yang muncul adalah koalisi lima partai politik yang disebut dengan poros tengah jilid II.

Survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2013, memasukkan elektabilitas Partai Golkar 20,4 persen dan PDI Perjuangan 18,7 persen.

Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan, kedua partai politik itu akan membentuk kelompok kekuatan sendiri-sendiri dalam mengusung pasangan capres dan cawapres bersama partai koalisinya. Di dalam survei itu juga, posisi Partai Demokrat berada di peringkat ketiga dengan 9,8 persen.

Menurut Ardian, Partai Demokrat dan empat partai politik papan tengah lainnya seperti Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, dan Partai Nasdem inilah yang akan menjadi poros tengah jilid II. Hal itu karena lima partai politik itu memiliki kekuatan dana pemilu, ketokohan pimpinan partai dan akses media.

'Kelima partai politik papan tengah ini akan merebut suara pemilih yang belum memutuskan (swing voters) sebesar 19,4 persen,' ujar Ardian dalam jumpa pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Minggu (3/11/2013).

Meski berpeluang membentuk koalisi poros tengah jilid II, Ardian menilai kelima partai politik ini juga akan sulit memunculkan satu nama capres lantaran ketokohan pimpinan parpol-parpol itu.

Misalnya, Partai Demokrat dengan capres hasil konvensinya, Partai Gerindra yang sudah harga mati mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres, Partai Hanura dengan pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo yang deklarasi sejak awal, PAN dengan sosok Hatta Rajasa, dan Partai Nasdem dengan Surya Paloh yang memiliki jaringan kuat dalam media massa.

'Ini akan menjadi tarik menarik antar partai ini dalam merebut koalisi dan memastikan satu tiket capres tersisa. Partai yang di Pemilu 2014 nantinya berada di urutan ketiga yang paling mungkin memimpin koalisi untuk tiket capres yang ketiga,' katanya.

Di dalam survei poros tengah jilid II kali ini, LSI tidak menyertakan kajian survei yang dilakukannya terkait kekuatan koalisi poros tengah jilid II dibandingkan partai lain. Ardian menyatakan, LSI baru akan melakukan kajian survei soal sosok yang muncul dari poros tengah jilid II ini dalam survei yang dilakukan mendatang.

Dia memastikan bahwa, rilis peluang koalisi poros tengah jilid II yang dilakukan hari ini berasal dari dana corporate social responsibility (CSR) yang berasal dari keuntungan- keuntungan hasil melakukan survei semua partai politik di Indonesia. masahmadsafwan.blogspot.com

Read More »

Add Comment

arie Pemilu 2014

Perludem Yakin Tak Ada Upaya Sistematis Kacaukan DPT Pemilu 2014

Warta Kota/henry lopulalan

TRIBUNNEWS.COM - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tak yakin ada upaya sistematis menciptakan agar Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 bermasalah. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik pada Pemilu 2014 mendatang.

Apalagi, sekarang ini, menurut Ketua Perludem, Didik Supriyanto, proses pendaftaran pemilih dilakukan transparan dan dibuka berkali-kali kepada publik untuk mengecek apakah masih ada masyarakat yang belum terdaftar.Bahkan, saling kontrol antara peserta Pemilu dan Partai Politik dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta dengan media juga dijalin.

'Sehingga rasanya, siapapun yang ingin melakukan upaya-upaya sistematis untuk menang pemilu dengan cara memanfaatkan data pemilih itu, saya pikir kok enggak masuk akal,' ujar Didik dalam Konferensi pers Perludem dalam menyikapi jelang penetapan rekapitulasi DPT Pemilu 2014 secara nasional pada 4 November mendatang di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Minggu (3/11/2013).

Dia tegaskan pula, praduga seperti itu tidak mungkin terjadi di tengah proses pendaftaran pemilih yang sangat transparan dibanding proses yang terjadi pada Pemilu 2009 lalu.

'Prosesnya terbuka, sangat berbeda dengan Orde Baru, dan 2009,' tuturnya. Karena itu, dia tegaskan, sangat tidak masuk akal bahwa kesalahan-kesalahan data pemilih yang terjadi memang sudah direncanakan.

Namun, dia minta juga agar KPU sebagai otoritas bisa meyakinkan masyarakat bahwa proses yang dilakukannya itu benar dan tepat serta bebas dari agenda dan kepentingan politik. Dan hal itu hanya bisa dibuktikan dengan kinerja dan semua proses yang dilakukan KPU terbuka dan bisa baik peserta dan pemantau pemilu memberikan masukan atau kritikan untuk memperbaiki data pemilih agar data yang ada semakin lebih baik.

Read More »

Add Comment

arie Pemilu 2014

KPU Harus Segera Menetapkan DPT Pemilu 2014

TRIBUNNEWS.COM/ANDRI MALAU

TRIBUNNEWS.COM - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014.

Karena itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, berpendapat agar KPU segera menetapkan DPT Pemilu 2014, Senin (4/11/2013) besok.

Meskipun, perkembangan beberapa hari terakhir ini kuat suara dari Partai politik dan komisi II DPR itu untuk menunda penetapan DPT.

'Yang punya otoritas untuk menunda atau tidak itu adalah KPU. Meskipun putusan itu dilakukan berdasarkan argumentasi dan pertimbangan yang sangat kuat,' tegas Titi, alam Konferensi pers Perludem dalam menyikapi jelang penetapan rekapitulasi DPT Pemilu 2014 secara nasional pada 4 November mendatang di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Minggu (3/11/2013).

Apalagi, menurutnya, tidak akan ada data DPT yang akurasinya sempurna 100 persen. Hal itu pun terlihat di negara-negara yang memiliki akurasi data pemilih yang baik seperti Australia yang angkanya hanya mencapai 92 persenan.

Kata Titi pula, bahwa perlu ada kepastian waktu tahap demi tahap dari proses pemilu. Termasuk juga penetapan DPT Pemilu 2014. Kalau penetapan DPT molor terus, maka kejadian pada Pemilu 2009 lalu akan terjadi kembali pada Pemilu 2014. Yakni masalah distribusi surat suara.

'Mepetnya pencetakan surat suara dan distribusi dan salahnya pengiriman surat suara seperti Pemilu 2009. Seharusnya hal itu tidak lagi terjadi. Dalam periode pemilu apapun, mesti ada tahapan-tahapan atau jadwal,' tuturnya.

Karena itu, kata dia, pada satu sisi, memang harus berhenti pada satu tahap. Tapi tetap tidak boleh mengabaikan persoalan-persoalan yang ada. Sehingga ketika tahap berlanjut ke tahap berikutnya, aneka masalah yang ada pada tahap sebelumnya juga turut diperbaiki secara bersamaan.

'Sampai hari 'H' sekalipun, proses pembersihan atau pemuktahiran data pemilih tetap tidak boleh diabaikan' tegas dia.

Read More »

Add Comment

arie Pemilu 2014

Perludem Yakin DPT Pemilu 2014 Tidak Akan Jadi Sumber Masalah

TRIBUNNEWS.COM/ANDRI MALAU

TRIBUNNEWS.COM - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) optimis Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 tidak akan menjadi sumber kekisruhan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan seperti terjadi pada Pemilu 2009 lalu.

'Saya lebih optimis ini akan lebih baik,' ungkap Ketua Perludem, Didik Supriyanto dalam Konferensi pers Perludem dalam menyikapi jelang penetapan rekapitulasi DPT Pemilu 2014 secara nasional pada 4 November mendatang di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Minggu (3/11/2013).

Alasannya, pada proses Pemilu 2009 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih defensi dan selalu mengklaim DPT beres. Sedangkan sekarang, Perludem melihat KPU lebih tahu diri bahwa persoalan DPS (daftar pemilih sementara) dan DPT bukan persoalan sepele.

Karena itu, ketika dikritik mengenai data pemilih oleh sejumlah pihak, KPU terbuka menerima dan menindak-lanjutkannya dengan turun langsung ke lapangan. Meskipun harus disadari masih belum sempurna dan terselesaikan 100 persen.

'Bedanya dengan KPU sebelumnya, itu yakin betul DPT itu tidak ada masalah. Itu yang bikin kita syok saat itu. Tetapi sekarang, kita sudah dikatakan DPT masih belum clear,' ungkapnya.

Lebih lanjut dia katakan, Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, masih memberikan ruang bagi warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan/atau tidak terdaftar dalam DPT, bisa dimasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus (DPK). Dan ini ditetapkan 14 hari sebelum hari 'H' Pemilu.

Selain itu, bisa juga dilihat dari inisiatif KPU untuk memastikan seluruh hak pemilih tidak ada yang terabaikan, yakni dengan membuat Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKT).

'Jadi ini tidak ada di UU, tetapi KPU akan membuat daftar yang namanya DPKT, itu ditetapkan masing-masing panitia pemungutan suara (PPS) dalam rencana tiga hari sebelum hari 'H',' jelasnya.

'Bahkan, pada hari 'H' pun, dia masuk tetap bisa bila menunjukkan KTP. Itu kan mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi,' ucapnya.

Dengan cara demikian, menurutnya, warga yang masih memiliki ruang untuk memastikan apakah dirinya sudah terdaftar atau tidak.

Read More »

Add Comment

arie Pemilu 2014

LSI: Ada 3 Poros Koalisi Pemilu 2014

Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memprediksi ada tiga poros koalisi partai politik (parpol) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 nanti. Ketiga poros tersebut adalah Partai Golkar (PG) dan koalisinya dengan Abruizal Bakrie (ARB) sebagai calon presiden (capres). Kemudian poros PDIP dan koalisinya dengan Megawati sebagai capres. Poros ketiga adalah Partai Demokrat (PD) dan koalisinya dengan pemenang konvensi sebagai capresnya.

'Namun indeks tersebut bisa berubah dengan syarat bahwa Megawati tidak maju sebagai capres dan memberi tiketnya kepada tokoh yang lain. Atau, PD gagal mendapatkan mitra untuk berkoalisi,' kata peneliti LSI Ardian Sopa dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Ia menjelaskan dengan aturan presidential threshold yang sama dengan pemilu 2009 yaitu partai atau koalisi partai politik (parpol) harus memenuhi 25 persen suara sah nasional atau 20 persen kursi di parlemen maka pola Pilpres 2014 berpotensial sama dengan pola Pilpres 2009. Jumlah pasangan capres dan cawapres di pemilu 2014 diperkirakan hanya tiga pasang.

'Hanya akan ada tiga tiket capres di pemilu 2014. Dua tiket capres nyaris aman digenggam oleh dua partai yang saat ini elektabilitasnya di atas 15 persen dan mendekati 20 persen. Dua partai adalah PDIP dan Golkar. Partai lain masih akan bermanuver agar bisa mengajukan capres atau cawapres,' tuturnya.

Peneliti LSI lainnya, Adjie Alfaraby menjelaskan survei LSI Oktober 2013 menunjukan elektabilitas PG mencapai 20,4 persen. Sementara PDIP mencapai 18,7 persen. Jika tidak ada blunder politik yang menyebabkan turunnya dukungan terhadap kedua partai ini maka tidak sulit bagi PG dan PDIP memenuhi syarat pencapresan. Dua partai ini akan menjadi poros utama dan memimpin koalisi capres dalam Pemilu 2014.

Menurutnya, pertarungan merebut tiket capres justru makin menarik jika PD gagal mendapatkan mitra koalisi. Kondisi ini terjadi jika PD gagal meraih suara lebih dari 15 persen. Survei LSI Oktober 2013, menunjukkan elektabilitas PD merosot ke angka 9,8 persen. Jika angka ini tidak terus menanjak hingga 15 persen maka partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpaksa harus mengumpulkan parpol lain untuk memenuhi syarat minimal pencapresan.

'Jika PD gagal meraih suara lebih dari 15 persen, pertarungan merebut tiket capres 2014 dengan parpol papan tengah lainnya makin imbang. Parpol papan tengah potensial lainnya siap menyalip dan bertarung merebut tiket pencapresan tersebut. Mungkin akan lahir koalisi poros tengah jilid dua tapi dengan komposisi yang berbeda dengan poros tengah di 2004 yang berhasil mengalahkan Golkar dan PDIP,' ujarnya.

Dia menjelaskan partai tengah yang berpeluang menyalip PD adalah Gerindra, PAN, Hanura, dan Nasdem. Kelima partai ini akan sulit bersatu untuk membentuk poros ketiga. Yang terjadi malah tarik menarik antar partai untuk merebut koalisi dan memastikan satu tiket capres tersisa.

Read More »

Add Comment

arie Pemilu 2014