Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan konvensi partai politik merupakan salah satu upaya memunculkan pemimpin yang berkompeten, baik di tingkat pemilihan presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan legislatif (pileg).
'Sebaiknya ada tahap atau mekanisme uji publik bagi setiap pasangan calon. Mekanisme tersebut harus ada, atau Undang-Undang mewajibkan partai politik menjalankan konvensi,' ujarnya dalam diskusi 'Quo Vadis RUU Pilkada? Menata Pemilu Indonesia melalui Pilkada', di Hotel Akmani Jakarta Pusat, Rabu (25/9).
Dengan sistem uji publik tersebut, lanjut dia, maka peluang mendapat wakil rakyat, kepala daerah dan pemimpin Negara yang berkompeten semakin besar.
Menurut Syamsuddin, saat ini sistem pemilihan kepala daerah, khususnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belum menjamin partai politik akan memunculkan calon yang benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin daerah.
'Undang-undang yang kita miliki saat ini belum bisa memfasilitasi munculnya kandidat atau pasangan calon yang kompeten,' tambah dia.
Dia mengatakan pemerintah, DPR dengan lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa membahas lebih lanjut soal mekanisme uji publik tersebut.
Seperti diketahui, sejak 2004, partai yang secara terbuka menggelar konvensi bakal capres hanya Partai Golongan Karya (Gokar) dan Partai Demokrat. Sementara itu untuk Pemilu 2009 tidak ada partai peserta Pemilu yang menggelar konvensi terbuka.
Sedangkan Pemilu 2014, baru Partai Demokrat yang menggelar konvensi untuk mencari bakal capres.
Belum ada komentar untuk "Jaring Pemimpin Kompeten, Parpol Bisa Diwajibkan Konvensi"
Post a Comment