Warta Kota/Henry Lopulalan
Anggota ICW Abdullah Dahlan (kiri), Direktur Institut Hijau Indonesia (IHI) Challid Muhammad (kedua kiri), Direktur Lima Ray Rangkuti (tengah), Aktivis Wahli Khalisah Khalid (kedua kanan), Aktivis Fitra Uchok Sky Khadafi (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi Kemandirian Bangsa di Jalan Dr Seepomo, Tebet, Jakarta Selatan Jakarta, Minggu (14/7). Diskusi tersebut mengangkat tema Siapa Pro Asing, Negara atau Ormas ? membahas tentang kontroversi undang-undang ormas yang berlangsung di tengah masyarakat. Salah satu hal penting yang diatur dalam undang-undang tentang ormas adalah kontrol terhadap dana asing yang masuk ke Indonesia melalui ormas. (Warta Kota/Henry Lopulalan)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menduga pemerintah memiliki kepentingan untuk Pemilu 2014 dalam keputusannya menerbitkan Perppu MK.
Ray pun menerangkan peristiwa-peristiwa kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) dan isu Badan Intelijen Negara (BIN) yang menculik pendiri Partai Demokrat Subur Budhisantoso (belakangan berita ini dibantah Budi sendiri).
'Ada apa ini ? Jadi menurut saya semua harus dibaca semua kerangka itu. Tekanannya mungkin pemerintah punya interest untuk pemilu 2014 bukan karena ini tanggung jawab dia,' Ray saat bertandang ke gedung MK, Jakarta, Senin (21/10/2013).
Secara khusus Ray pun menyinggung Perppu MK yang ditandatangani Presiden SBY lebih bersifat politik dibandingkan proses hukum. Meskipun outputnya adalah hukum tetapi proses pengeluaran Perppu tersebut definisi genting dan mendesak itu definisi politik.
'Oleh karena itu kawan-kawan advokat yang mengajukan gugatan juga harus sebaiknya ke DPR. Menyatakan mendukung DPR untuk melakukan penegakan terhadap proses itu. Karena menurut saya kalau prosesnya yang mau mereka sengketakan bagi saya lebih tepat kepada putusan politik,' kata dia.
Penulis: Eri Komar Sinaga
Belum ada komentar untuk "Penerbitan Perppu MK Dicurigai untuk Kepentingan Pemilu 2014"
Post a Comment